STRUKTUR SOSIAL POLITIK EKONOMI GAM DI ACEH
STRUKTUR
SOSIAL POLITIK EKONOMI GAM DI ACEH TAHUN 1976-2005
Muhammad Bayu Habibie
A. Pendahuluan
Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah bagian dari sejarah bangsa Indonesia.
Sebuah sejarah yang dapat ditulis dengan tinta darah, karena telah banyak
menumbalkan sesama anak bangsa. Sebuah konflik yang ironisnya untuk
memperjuangkan hal yang sama, namun dipersepsi dan diinterpretasikan secara
berbeda oleh kedua belah pihak yang bertikai. Sebuah perbedaan dalam memaknai
nasionalisme. Tulisan ini bermaksud menguraikan sejarah konflik social politik GAM
yang berhadapan dengan pemerintah Republik Indonesia. Uraian ini tidak
bermaksud menyudutkan yang satu dan mengunggulkan yang lain, penulis hanya
berminat untuk memaparkan yang terjadi secara apa adanya, disertai analisis
mengenai hal yang penulis hipotesiskan sebagai faktor utama penyebab pertikaian yang berlarut-larut. Peristiwa
sejarah tidak akan lepas dari tiga unsur utama yakni manusia, tempat dan waktu.[1]
Dalam
beberapa dekade terkahir, rakyat Aceh harus mengalami kehidupan dalam suasana
konflik yang disebabkan oleh gerakan politik separatis untuk memisahkan diri
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ketidaksamaan
kepentingan atau pun kurangnya perhatian dari pemerintah. Suasana konflik yang
ditimbulkan oleh gerakan separatis tersebut kemudian menarik perhatian dunia
Internasional dan adanya desakan agar konflik tersebut dapat terselesaikan.
Gerakan
Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang
memiliki tujuan supaya Aceh dapat merdeka, yang merupakan daerah yang sempat
berganti nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Republik
Indonesia. GAM dipimpin oleh Hasan di tiro yang bermukim di Swedia dan
berwarganegaran Swedia.[2]
Tujuan utama GAM adalah ingin NAD
berpisah dengan NKRI.Di dalam situsi antara GAM dan pemerintah, masyarakat NAD yang menjadi korban karena terjadi
konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia sehingga para anggota GAM sering
melakukan penculikan dan penarikan pajak terhadap para masyarakat NAD bahkan
juga terjadi perang.
Rumusan
masalah
1. Bagaimana
sejarah dan tokoh GAM?
2. Bagaimana
respon masyarakat aceh adanya GAM?
3. Bagaimana
bentuk bentuk politik GAM?
Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menjawab Rumusan Masalah di atas secara rinci,
padat dan jelas.
B. Metodologi Penelitian
Penelitian
ini menggunakan pendekatan pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan sosial
politik dan ekonomi, sejarah adalah mengenai apa saja yang di pikirkan, di
katakan, di rasakan, dan di alami oleh manusia dalam bahasa metodologis bahwa
lukisan sejarah itu merupkan pengungkapan fakta mengenai apa, siapa, kapan,
dimana, dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi.[3]
Pendekatan sejarah di gunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan sisi
kronologis dari awal sampai akhir terjadinya gerakan social politik GAM di Aceh,
sisi kronologis yang akan di jelaskan adalah terbentuknya GAM di Aceh dan bagaimana politiknya, yang
mengiginkan keadilan dan kemerdekaan bagi provinsi Aceh.
Penelitian
ini juga menggunakan pendekatan sosial politik untuk bisa mendeskripsikan
mengenai sifat, dan pemikiran politik dari GAM, pendekatan politik di sini
merupakan ilmu yang dapat menjadikan sebuah sumber dari adanya gejala politik
dari GAM.
Dalam
penelitian ini, gejala social, politik dan ekonomi menjadi titik berat dari
timbulnya politik GAM, dengan bantuan ilmu dalam pendekatan penelitian yang di
lakukan ini akan menunjukan bagaimana terjadinya proses kekuasaan pemerintah
yang berujung pada munculnya GAM dan Gerakan social poliik yang di lakukan oleh
GAM.
Konsep
Dalam
sutu penelitian tentunya peneliti harus memiliki suatu konsep untuk menjadikan
suatu acuan dari setiap apa yang ingin di teliti, dalam penelitian ini saya mengabil
judul “ Gerakan Sosial Politik GAM di Aceh Tahun 1976-2005” dari dalam judul
penelitiann ini, konsep yang hurus di jelaskan adalah kata “ Social, Politik,
Ekonomi” dan “GAM”.
Kata
sosial berasal dari bahasa latin yaitu ’socius’ yang berarti segala sesuatu
yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama, Politik adalah sebuah
tahapan dimana untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam
masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait
dengan kondisi masyarakat, secara ilmiah Politik adalah seperangkat pengetahuan
tentang hakikat dan tujuan system politik, hubungan structural dan fungsional
dalam system tersebut. Ekonomi adalah suatu studi mengenai individi individu
dan masyarakat membuat pilihan, denagan atau tanpa menggunakan uang, dengan
mengunakan sumber sumber daya yang terbatas tetapi dapat juga di gunakan dalam
berbagai cara untuk menghasilkann berbagai jenis barang dan jasa dan
mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan
datang.[4] Dan
GAM adalah sebuah Organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan
untuk memisahkan Aceh menjadi Negara sendiri yang masih melekat pada Negara
Indonesia karena negara Indonesia di anggap sebagai penjajah dan pemeras
kekayaan di alam Aceh.
Landasan Teori
Teori
politik dapat digunakan untuk menjelaskan kecenderungan integrasi dan
disintegrasi yang dialami oleh Sosial GAM termasuk dalam penelitian ini. Teori Sosial,
Politik dan Ekonomi mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa
kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka bersaing untuk
mewujudkan hasrat dan kepentingan mereka yang seringkali bermuara Terbentuknya
GAM di Aceh.
pada
akhirnya diberilah otonomi khusus untuk Aceh dan berujungnya perdamaian antara
GAM dengan RI. Maka terjadilah perubahan social politik dan ekonomi di Aceh,
dari daerahnya yang dulu mencekam menjadi daerah yang kondusif dan damai, dari
keterpurukan ekonomi dan politik menjadi maju dan terus berkembang dari
keterpurukan dan Masyarakat juga sudah bisa hidup bebas tanpa merasa tertindas
lagi .[5]
Metode Penelitian
Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian
sejarah yang meliputi empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan
historiografi.
Adapun
maksud dari empat tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1.
Heuristik
atau tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam
tahap ini dilakukan pengumpulan sumber dari berbagai buku dan metode wawancara terkait dengan
pengumpulan data tersebut.
2. Kritik atau verifikasi merupakan tahap untuk menguji dan
menganalisa data secara kritis untuk mendapatkan data yang otentik.
3. Interpretasi atau penafsiran dilakukan untuk merangkai
fakta dan data dalam urutan yang kronologis.
4. Historiografi atau penelitian sejarah dilakukan dalam
bentuk penulisan deskriptif analisis.
C. Representasi (Pembahasan)
1.
Sejarah
Terbentuknya GAM
Secara
umum GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976. Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana
pergerakan baru didirikan pada 20 Mei 1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih
hari lahir GAM adalah pada tanggal 4
Desember 1976, disesuaikan dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Proklamasi
ini dilangsungkan di Bukit Cokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Prosesi ini
dilakukan secara sederhana, dilakukan di suatu tempat yang tersembunyi,
menandakan bahwa awal-awalnya, gerakan ini adalah gerakan bawah tanah yang
dilakukan secara diam-diam.[6]
Bersamaan
dengan proklamasi kemerdekaan, Hasan Tiro juga mengumumkan struktur
pemerintahan Negara Aceh Sumatera. Akan tetapi, kabinet tersebut belum
berfungsi hingga pertengahan 1977, persoalannya adalah karena para anggota
kabinet pada umumnya masih berbaur dengan masyarakat luas untuk kampanye dan
persiapan perang gerilya. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan
sidang pertamanya pada 15 Agustus 1977. Sedangkan upacara pelantikan dan
pengumpulan anggota kabinet dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di camp Lhok
Nilam pedalaman Tiro, Pidie. Kabinetnya sendiri pada waktu itu, hanyalah
terdiri dari beberapa orang saja, yaitu: Presiden (Hasan Muhammad Tiro),
Perdana Menteri (Dr.Muchtar Hasbi), Wakil Perdana Menteri (Teungku Ilyas
Leube), Menteri Keuangan (Muhammad Usman), Menteri Pekerjaan Umum (Ir.Asnawi
Ali), Menteri Perhubungan (Amir Ishak BA), Menteri Sosial (Dr.Zubir Mahmud) dan
Menteri Penerangan (M. Tahir Husin).[7]
Pertama,
bahwa GAM merupakan lanjutan perjuangan—atau setidaknya terkait—Darul Islam
(DI) Aceh yang sebelumnya pernah meletus pada 1950-an. Tesis ini, didukung oleh
Isa Sulaiman yang menilai keterkaitan GAM dangan DI, karena persoalan DI tidak
diselesaikan secara tuntas. Dukungan para tokoh DI pada awal lahirnya GAM
memperkuat tesis bahwa ada yang belum selesai pada upaya integrasi yang
dibangun oleh Sukarno untuk menyelesaikan pemberontakan DI/TII Daud Beureueh.[8]
Namun, penulis menilai tesis ini lemah karena meski memiliki beberapa
keterkaitan, tapi bukti bahwa GAM ternyata tidak melanjutkan ideologi Islam
sebagai dasar perjuangan dan lebih memilih nasionalisme Aceh.[9]
Kedua,
faktor ekonomi, yang berwujud ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi antara
pusat dengan daerah. Pemerintahan sentralistik Orde Baru menimbulkan kekecewaan
berat terutama di kalangan elite Aceh. Pada era Soeharto, Aceh menerima 1% dari
anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh memiliki kontribusi 14% dari GDP
Nasional. Terlalu banyak pemotongan yang dilakukan pusat yang menggarap hasil
produksi dari Aceh. Sebagian besar hasil kekayaan Aceh dilahap oleh penentu
kebijakan di Jakarta. Meningkatnya tingkat produksi minyak bumi yang dihasilkan
Aceh pada 1970-an dan 1980-an dengan nilai 1,3 miliar US Dolar tidak
memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh.[10]
faktor
ekonomi memang berpengaruh terhadap lahirnya GAM. Tapi ia hanya merupakan salah
satu dari sekian banyak kromosom yang dikandung sel sperma yang akan membuahi
sel telur, hingga akhirnya melahirkan GAM. Kalau permasalahannya hanya faktor
ekonomi, maka tuntutannya tidak akan kemerdekaan. Faktor ekonomi pasti akan
diselesaikan dengan tuntutan yang bisa menghasilkan keuntungan ekonomi bagi
pihak Aceh. Sel sperma yang sesungguhnya dalam kelahiran GAM adalah
ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak Aceh. Sel ketidakadilan ini berisi
kromosom yang berupa ketidakadilan di bidang ekonomi, politik, dan berbagai
ketidakadilan lainnya. Faktor ketidakadilan inilah yang merupakan faktor ketiga
dari sebab kelahiran GAM.
Hasan
Tiro meyakni bahwa Aceh merupakan identitas tersendiri, yang memiliki sejarah
dan jati diri yang kuat. Oleh karenanya, kedaulatan Aceh yang sudah dimiliki
ratusan tahun yang lalu harus dikembalikan. Telah nyata bahwa bangsa Aceh
memiliki kebanggaan atas dirinya sebagai bangsa yang tidak mudah tunduk, atau
mempunyai harga diri yang tinggi. Memiliki keyakinan bahwa bangsanya adalah
bangsa pejuang, yang tidak boleh direndahkan oleh pihak luar. Bangsa yang
memiliki pahlawan-pahlawan yang pantang menyerah dan siap berkorban untuk
kepentingan negerinya. Bangsa yang memiliki cita-cita mati mulia dalam keadaan
syahid. Semua gambaran atas dirinya yang bisa terrefleksikan dalam hikayat perang
sabil.[11]
Identitas ini semakin diperkuat dengan berbagai ketidakadilan yang ada dan
sikap mengedepankan orang non Aceh, terutama orang Jawa, sebagai kolaborator
penguasa Indonesia atas tanah Aceh.
Nasionalisme
Aceh sangat terhubung dengan kekecewaan luar biasa atas Jakarta. Nasionalisme
ini sendiri sebenarnya dimunculkan oleh kegagalan Indonesia dalam menguraikan
konsepsi kebangsaannya. Ditambah dengan penguasaan atas sumber daya politik dan
ekonomi Aceh, terlebih ketika diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) yang
represif. Nasionalisme Aceh menguat menjadi satu pikiran sederhana: Indonesia
adalah musuh bersama bagi rakyat Aceh.
Analisis
tentang faktor kelahiran GAM yang disebabkan oleh munculnya Nasionalisme Aceh
ini bisa dilihat dari kesaksian Hasan Saleh. Ia merupakan mantan Menteri
Pertahanan atau Panglima Tentara Islam Indonesia era perlawanan DI/TII, namun
menolak untuk berjuang dan mendukung GAM. Setelah terdengar desas-desus
pemberontakan kembali terdengar, ia dibujuk oleh Jalil Amin untuk turut serta
dalam gerakan ini. Demikianlah, maka lahir dan terbentuknya GAM di Aceh yang
muncul dari nasionalisme bangsa Aceh.
A.
Tokoh
Politik GAM
“WALLAH BILLAH (demi Allah)… Aceh
nanti akan saya beri hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan
Syari’at Islam, akan saya pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar benar
dapat melaksanakan Syariat Islam.
Apakah
kakak masih ragu?
a.
Teungku
Abu Daud Beureueh
Daud Beureuh dan pasukannya Dalu
Islam/Tentara Islam turut membantu Indonesia untuk lepas dari jajahan Belanda,
dengan jaminan pemerintah mau memberikan otonomi politik dalam penyelenggaraan
syariat Islam. Namun pemerintah tidak menepati janji yang sudah disepakati.
Akhirnya Daud Beureuh memimpin pasukannya untuk melawan tentara Indonesia
sebagai bentuk proses. Pemberontakan atau pun konflik tersebut dimulai dari
tahun 1953 dan usai tahun 1959. Pemberontakan tersebut usai tanggal 26 Mei 1959
saat Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya dalam
bidang adat, agama, dan pendidikan.[12]
b.
Teungku
Hasan Muhammad Di Tiro
c.
Biografi
Hasan
Tiro lahir di desa tanjung bungong, Pidie, pada tanggal 25 September 1925,
Ayahnya adalah Teungku Muhammad adalah seorang ulama yang di segani di desa itu.
Ibunya adalah Fatimah binti Teungku Mahyuddin adalah cucu besar ulama pidie
teungku Cik Di Tiro (1826-1891), sekaligus pimpinan perlawanan kolonialpada
masa perang Aceh ( 1885-1891), dia mendapatkan pendidikan sekolah di siak yang
di pimpin teungku Abu Daud Beureueh dan islam normal schooldi beureueh. Masa
revolusi kemerdekaan, di merantau ke Yogyakarta dan berkuliah di Universitas
Islam Indonesia (UII) pada tahun 1950.[13]
Lulus
dari UII, ia kemudian mendapat beasiswa dari pemerintah Indoensia untuk
melanjutkan pendidikanya ke Amerika Serikat. Ia mengambil jurusan Ilmu Hukum
International di Universitas Columbia. Setelah menyelesaikan program doktor ia
masih sempat bekerja di KBRI di Amerika.
Pada
tahun 1953, Aceh diguncang pemberontakan Darul Islam, yang dipimpin langsung
oleh Teungku Daud Beureueh, Aceh melawan Jakarta, karena Soekarno dianggap
ingkar janji, Dan Pandangan politiknya mulai berbalik 180 derajat ketika
pemerintah Indonesia di masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjo (1953-1955)
mengejar pasukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga ke
pedalaman Aceh. Menurut salah satu surat kabar di New York bahwa sekitar 92
warga sipil di Pulot, Cot Jeumpa Leupung, Aceh Besar, dibantai serdadu republik
pada 26 Februari 1954. Ini ekses akibat ditembaknya belasan prajurit Indonesia
oleh mujahidin DI/TII Aceh dua pekan sebelumnya.
d.
Perjuangan
Pada
tahun 1980 Hasan Tiro dan sejumlah pemimpin GAM pindah ke Swedia untuk
mempermudah gerak laju dari Gerakan Aceh Merdeka, tetapi konflik masih terus
berlanjut. Suharto dalam masa pemerintahan Orde Baru kemudian menggelar operasi
gabungan pada tahun 1989 yaitu di jadikannya Aceh sebagai Daerah operasi
militer untuk menumpas GAM. Tetapi nama operasi yang di buat oleh soehato
tersebut bernama operasi jarring merah.[14]
Di
masa orde baru tidak ada toleransi bagi pemberontak, karena itu integrasi tidak
memungkinkan pada aktu itu, pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan
pada periode DOM di Aceh, dan pada saat itu juga banyak terjadi pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang terjadi.[15]
Seperti kasus teuku Bantakia di beutoung, Aceh Barat.
Kelompok
GAM di masa DOM melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar
aceh, melalui Malaysia, Lybia, dan Jenewa, pendekatan pendekatan selanjutnya
yang di tempuh oleh pemerintah selanjutnya adalah memalui nota kesepahaman
yaitu perjanjian MoU Hensinki.
2.
Respon
Masyarakat
Pada
awal terbentuknya gam di aceh, masyarakat aceh yang awal mulanya sangat
mendukung gam untuk merdeka dari sini kita dapat melihat kaitan social antara
masyarakat aceh dan gam. Dalam hal ini kita bisa melihat gambaran Social
Politik dan Ekonomi yang sangat dekat yang terjadi pada masyarakat di Aceh.
Kita bisa melakukan perbandingan antara sebelum dan setelah ada dan
terbentuknya GAM di Aceh yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang ingin
mendukung GAM dan memberontak dengan Pemerintah pusat di Jakarta. Tujuannya
adalah tiada lain yaitu menuntut kesejahteraan dan perhatian dari Pusat, karena
saat itu Aceh adalah daerah modal namun tidak diberi perhatian yang baik
sebagai daerah modal.
Daerah
Aceh diekploitasi hasil alamnya dan kejahteraan masyarakatnya tidak
diperhatikan, dan kesempatan untuk menikmati hasil alam sendiri pun tidak dapat
dirasakan. Kemudian diawali dengan kesadarannya sudah tertindas oleh pemerintah
Pusat, sebahagian besar masyarakat Aceh
menuntut dan memberontak dan berujung konflik.
Inilah
yang membuat sebagian masyaraka aceh ingin mendukung Gam dan mengiginkan Aceh
merdeka, setelah di berlakukannya DOM di Aceh. Masyarakat di Aceh banyak yang
menjadi korban dan kekerasan konflik GAM dengan TNI. Ini salah satu ha dan
respon masyarakat setelah terjadinya DOM di Aceh yang meyebabkakan mereka idak
lagi mendukung GAM merekaka beranggapan bahwa “ dari pada konfik ini
bersangsung lama dan bannyak memakan korban lebih baik konflik ini di
selesaikan”.
Puncaknya,
tepat tanggal 8 November 1999, sekitar 2 juta masyarakat Aceh dari berbagai
wilayah di Aceh berkumpul di halaman Mesjid Raya Banda Aceh dan mengikrarkan
diri siap berjuang sampai darah penghabisan untuk perjuangan referendum
penentuan nasib sendiri bagi rakyat Aceh. Sebelumnya, di setiap wilayah sudah
digelar konvoi dan aksi massa perjuangan referendum yang diikuti ratusan ribu
masyarakat Aceh.
3.
Bentuk
bentuk Politik GAM
Perjuangan dan peluang politik kelompok
GAM ikut meningkatkan tuntutan mereka terhadap bidang sosial ekonomi Dengan
kata lain benuk politik GAM memberikan berkah akses bidang sosial ekonomi yang
lebih luas. Bentuk politik gam di aceh merupakan salah satu akses atau jalan
yang di tempuh oleh gam suoaya dapat menuju aceh merdeka.
Salah satu politik gam tersebuat adalah
menempatkan anggota anggota gam di setiap daerah yang berada di wilayah aceh
sendiri dan pusat dari gam sendiri ialah di setiap daerah daerah yang sudah di
jadikan markas supaya mereka bisa berpindah pindah dari empa satu ke tempa yang
lain guna unuk melindungi diri serta unuk menyerang musuh dengan mudah.
Hasan Tiro secara frontal memperjuangkan
pemisahan Aceh dari Jakarta. Bagi Hasan Tiro, Aceh tak memiliki hubungan apapun
dengan Indonesia. Menurutnya, Aceh hanya memiliki permasalahan dengan Belanda.
Karena itu ada tuntutan agar Belanda mencabut maklumat perang dan memulihkan
kedaulatan Aceh seperti sedia kala.
Konflik Aceh pun dimulai. Di satu sisi,
Pemerintah sudah mengekalkan bahwa Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari
Negara Kesatuan Indonesia. Apapun akan dilakukan jika demi mempertahankan
sejengkal tanah NKRI ini. Klaim Indonesia terhadap Aceh sudah final: Aceh
merupakan bagian dari Indonesia yang harus dipertahankan.[16]
Politik lainnya adalah GAM
mengkampanyekan kemerdekaan untuk Aceh. Pada mulanya kampanye lebih diarahkan
pada penyadaran ideologis rakyat Aceh sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan.
Meski pada awalnya sangat sedikit masyarakat Aceh yang terpengaruh pada
kampanye GAM ini. Di mana gerakan ini hanya popular di tiga wilayah saja yaitu
Pidie, Aceh Utara dan Timur.
Pada awalnya Pemerintah di Jakarta tak
begitu merespon gerakan ini. Namun, karena ancaman terhadap keutuhan NKRI
betul-betul telah nampak di depan mata, apalagi aktivis GAM di luar negeri
sudah kembali ke Aceh dan memicu perang terbuka dengan serdadu republic di
Aceh. Mau tak mau memaksa pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata. Akibatnya
sudah dapat ditebak, banyak rakyat Aceh yang tak terkait apa-apa dengan gerakan
ini ikut menjadi korban.
Puncaknya pada tahun 1989 secara illegal
pemerintah memberlakukan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, di mana
sebelumnya dikenal dengan Operasi Jaring Merah. Aceh dipaksa masuk dalam pusara
konflik. Ribuan serdadu dikirim ke Aceh untuk menumpas 120 anggota Gerakan Aceh
Merdeka (GAM).
Padahal munculnya gerakan ini juga tak
terlepas dari kebijakan salah yang diterapkan pemerintah terhadap Aceh. Hasil
alam Aceh yang sangat kaya raya dikeruk sedemikian rupa tetapi masyarakat Aceh
hidup dalam kemiskinan. Rakyat Aceh menjadi penonton terhadap proyek-proyek
besar pemerintah di Aceh. Hasil alam Aceh diekploitasi tanpa henti, sementara
rakyat Aceh dijadikan sebagai sapi perahan dan budak di negeri sendiri. Tak
hanya itu perlakuan refresif pemerintah juga membuat masyarakat Aceh semakin
jauh dengan pemerintah di Jakarta.
tuntutan pencabutan DOM di Aceh menjadi
salah satu isu yang menggelinding di kalangan mahasiswa Aceh. Sepertinya,
mayoritas masyarakat menghendaki pencabutan status DOM di Aceh. Karena DOM tak
lebih sebagai kebijakan legalitas memusnahkan masyarakat Aceh. Terbukti
kemudian begitu DOM dicabut, ribuan masyarakat Aceh ikut menjadi korban
keganasan serdadu pemerintah.
Perlakuan seperti ini di antaranya yang
memaksa mahasiswa Aceh merumuskan ulang posisi Aceh di dalam Indonesia. Melalui
Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau Tahun 1999, masyarakat Aceh
mengirimkan pesan khusus terhadap Jakarta: Aceh sudah muak terus menerus
menjadi bagian dari Indonesia; Aceh ingin merdeka. Sejak itulah lembaga
perjuangan masyarakat sipil Aceh, Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)
dilahirkan sebagai lembaga yang memperjuangkan referendum penentuan nasib
sendiri untuk rakyat Aceh di bawah pengawasan internasional. Tak
tanggung-tanggung, mereka mengusung dua opsi radikal untuk Aceh: Bergabung
dengan Indonesia atau pisah (Merdeka).
Penutup
1.
Kesimpulan
GAM dilahirkan pada 4 Desember 1976.
Sebenarnya GAM sendiri sebagai wahana pergerakan baru didirikan pada 20 Mei
1977. Namun Hasan Tiro sendiri memilih hari lahir GAM adalah pada tanggal 4 Desember 1976, disesuaikan
dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatera. GAM lahir karena adanya
Ketidakadilan pemerintah dam segi Sosial, Politik dan Ekonomi.
kehadirann DOM di Aceh sebagai sebuah
peristiwa kejahatan politik nasional yang terpenting mempunyai arti yang begitu
mendalam bagi masyarakat Aceh. Inilah salah satu konflik terbesar antara GAM
dan RI sampai pada tahun 2004 datangnya bencana Tsunami di Aceh menimbulkan
sebuah perdamaian antara GAM dan RI pada tahun 2005 melalui perjanjian MoU
Helsinki.
Bentuk bentuk politik gam sangantal
sederhana tetapi meyakinkan perama mereka membua empa empa aau basecamp di aceh
unuk memudahkan mereka melindungi diri maupun menyerang musuh dan
mengkampanyekan kemerdekaan di aceh sehingga masyarakat aceh terpengaru dengan
politik gam itu yang menimbulkan referendum di aceh.
DAFTAR
PUSTAKA
N. Daldjoeni, Geografi Kesejarahan I, Peradaban Dunia,
(Bandung: Penerbit Alumni, 1987).
Moch.
Nurhasim, Konflik dan Integrasi Politik
Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam
Perundingan Helsinki (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008).
Dududung Abdurahman, “Pengantar Sejarah dan Peradaban Islam”,
Dalam Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik Hingga Modern,
(Yogyakarta; LESFI, 2009).
Sadono Sukirno, Mikroekonomi
Teori Pengantar (Edisi Ketiga), (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2015).
Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian,
(Jakarta; Salemba Humanika, 2009).
Nazaruddin Sjamsiddin, REVOLUSI DI SERAMBI MEKAH (Perjuangan
Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh
1945-1949, (Jakarta; UI Press, 1998).
Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki
(Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008).
Ibramih Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
Al Chaidar, dkk, ACEH BERSIMBAH DARAH ( Mengunggkap Penerapan
Status DOM di Aceh 1989-1998, (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1998).
Neza
Patria, Hasan Tiro Nasionalisme Aceh dan
Nasionalisme Negara, Edisi 08, (Jakarta; Yayasan Mitra Buana, 2002).
Hasbi
Amiruddin, Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, (Yogyakarta; Ceninnets,
2004).
[1]
N. Daldjoeni, Geografi Kesejarahan I,
Peradaban Dunia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), Hlm, 5.
[2]
Moch. Nurhasim, Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang
Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helsinki (Jakarta:
P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008), Hlm, 64-66.
[3]
Dududung Abdurahman, “Pengantar Sejarah
dan Peradaban Islam”, Dalam Siti Maryam dkk, Sejarah Peradaban Islam Masa
Klasik Hingga Modern, (Yogyakarta; LESFI, 2009), Hlm, 5.
[4]
Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar (Edisi Ketiga), (Jakarta; PT
Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm, 8.
[5]
Nazaruddin Sjamsiddin, REVOLUSI DI
SERAMBI MEKAH (Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949, (Jakarta; UI Press, 1998),
Hlm, 246-247.
[6]
Moch. Nurhasim, Konflik dan Integrasi
Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM
dalam Perundingan Helsinki, (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar: 2008),
Hlm, 64-66.
[7]
Ibid, Hlm, 66.
[8]
Ibid, Hlm, 63.
[9]
Journal, Edward Aspinal, Sejarah Konflik
Aceh, Hlm, 1, 2008.
[10]
Harry Kawilarang, Aceh dari Sultan
Iskandar Muda ke Helsinki (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), Hlm, 156.
[11]
Ibramih Alfian, Perang di Jalan Allah:
Perang Aceh 1873-1912 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), Hlm. 142.
[13]
Neza Patria, Hasan Tiro Nasionalisme
Aceh dan Nasionalisme Negara, Edisi 08, (Jakarta; Yayasan Mitra Buana,
2002), Hlm. 46.
[14]
Hasbi Amiruddin, Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, (Yogyakarta;
Ceninnets, 2004), Hlm.70.
[15]
Ibid, Hlm.70.
[16]
Hasbi Amiruddin, Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, (Yogyakarta;
Ceninnets, 2004), Hlm.70
Komentar
Posting Komentar